Faktapapua.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, menegaskan sikap tanpa kompromi terkait wacana pengalihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke bawah kementerian. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi damai gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat di kawasan lampu merah Haji Bawu, Wosi, Manokwari, Rabu (11/02/2026).
Amin menyatakan, Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat berdiri sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menghendaki Polri tetap berada di bawah kendali langsung Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami menegaskan bahwa selama Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” ujar Amin.
Menurutnya, wacana pemindahan Polri ke bawah kementerian yang berkembang secara nasional tidak memiliki dasar konstitusional maupun rasional. Ia menilai gagasan tersebut berpotensi mengganggu tatanan kelembagaan negara yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Kepolisian.
“Tidak ada alasan konstitusional untuk memisahkan Polri dari Presiden. Upaya seperti ini harus ditolak secara tegas karena bertentangan dengan desain ketatanegaraan yang sudah final,” tegasnya.
Amin juga mengapresiasi aksi damai yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat. Ia menilai penyampaian aspirasi tersebut mencerminkan kepedulian publik terhadap arah kebijakan nasional.
“Aspirasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua Barat memiliki perhatian serius terhadap stabilitas dan kejelasan posisi institusi negara. Kami menghormati dan mendukung penyampaian pendapat yang dilakukan secara damai dan tertib,” katanya.
Lebih lanjut, Amin memastikan bahwa sikap Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat merupakan sikap politik resmi yang akan diteruskan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua Barat sebagai bentuk laporan sekaligus penegasan posisi partai di daerah.
Aksi damai di kawasan Wosi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Massa secara terbuka menyatakan penolakan terhadap wacana pengalihan Polri ke bawah kementerian serta mendesak agar institusi kepolisian tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
About The Author
