Faktapapua.com, ORANSBARI – Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari Selatan. Hal tersebut disampaikan dalam serangkaian pertemuan pada Selasa (29/7) yang berlangsung di Distrik Oransbari.
Dalam pemaparannya, Erika menjelaskan empat tujuan utama pemberian MBG, yakni peningkatan status gizi masyarakat, menjaga kesehatan dan mengurangi angka kesakitan, meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar, serta mendukung ekonomi lokal sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga.
Program ini menyasar peserta didik serta kelompok non-didik 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD). Untuk menjamin kualitas gizi, setiap dapur sehat dilengkapi satu ahli gizi yang memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di Manokwari Selatan, saat ini terdapat dua dapur sehat, masing-masing di Distrik Oransbari dan Distrik Ransiki.
Erika mengungkapkan adanya keterbatasan aturan teknis dari pusat yang mengharuskan pendistribusian makanan dilakukan melalui SPPG, sehingga permintaan untuk menyalurkan langsung ke sekolah atau kampung belum dapat dipenuhi. “Jika dioperasikan langsung oleh pemerintah atau sekolah, akan sulit dikontrol, terutama karena anggaran turun melalui yayasan,” tegasnya.
Terkait laporan adanya makanan kurang layak dan bahan pangan yang tidak sesuai, pihaknya berjanji melakukan evaluasi ketat bersama ketua SPPG, termasuk kewajiban dokumentasi pembelian dari pedagang lokal. “Apabila kejadian serupa terulang, kami akan mengambil langkah tegas pada dapur yang bersangkutan,” ujarnya.
Erika juga menyoroti pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ia memerintahkan agar pekerja yang tidak berdomisili di distrik setempat diganti dengan warga lokal. Rencana perekrutan baru akan dilakukan dengan melibatkan 14 kampung di Distrik Oransbari, masing-masing menyumbang dua pekerja. Warga yang belum mendapatkan kesempatan akan dimasukkan dalam daftar tunggu untuk mengisi posisi bila ada karyawan yang keluar.
Dalam hal distribusi, Erika mengakui adanya kendala jarak. Sesuai juknis pusat, pengambilan ompreng maksimal dilakukan dalam radius 6 kilometer, namun kondisi geografis di Manokwari Selatan memerlukan penyesuaian. Evaluasi akan dilakukan untuk mencegah keterlambatan pengiriman makanan ke sekolah-sekolah.
“Papua Barat memiliki indeks kemahalan yang tinggi, baik dari sisi pembelian barang maupun biaya transportasi. Karena itu, kami akan terus mendorong perhatian pusat terhadap realitas di lapangan,” jelasnya.
Erika menutup penyampaiannya dengan penegasan bahwa seluruh masukan dan keluhan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi, demi memastikan kelayakan dan keberlanjutan program MBG di Manokwari Selatan. (.,.)
About The Author
